Beri Kuliah Umum, Wamenkeu Ajak Mahasiawa Berfikir Kritis Menggunakan Analisis Data
Foto : Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan pengarahan
Topiktoday, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara ajak mahasiswa untuk ikut berperan dalam pengelolaan keuangan negara dengan cara ikut serta berfikir secara kritis dan membuat analisis berdasarkan data realisasi APBN yang setiap bulan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dan kemudian membangun diskusi yang konstruktif bersama pemerintah. Hal ini mengemuka saat Wamenkeu menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (22/09).
Dalam salah satu materinya, Wamenkeu mengulas tentang data realisasi APBN di regional NTT per tanggal 31 Agustus 2022, yang berisi mengenai kinerja penerimaan negara dan belanja negara yang sudah dilaksanakan di Provinsi NTT.
“Tabel ini terlihat berapa total pendapatan dan hibah dari NTT hingga 31 Agustus 2022, ternyata Rp2,014 triliun. Ini total pendapatan yang kita dapatkan dari aktivitas ekonomi di NTT. Pendapatan ini ada yang melewati pajak, ada yang melewati bea masuk, ada yang lewat bea keluar, lalu dikumpulkan ternyata NTT itu nyumbangnya Rp2,014 T,” terang Wamenkeu.
Sementara itu, total belanja negara yang sudah terelasasi di Provinsi NTT per 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp Rp20,699 triliun. Total belanja ini berasal diantaranya dari realisasi belanja pemerintah pusat yang ada di NTT (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa.
“Kami di Kementerian Keuangan melihat (data realisasi APBN) ini dengan sangat detil. Tiap bulan kita minta data-data ini disampaikan secara terbuka kepada media. Jadi, teman-teman mahasiswa yang pengen mengetahui secara detil (data realisasi APBN) ini, bisa perhatikan media, setiap bulan data ini disampaikan,” lanjut Wamenkeu.
Wamenkeu mengatakan bahwa penyampaian realisasi APBN baik secara pusat maupun secara regional menjadi kegiatan rutin Kementerian Keuangan setiap bulannya. Menurutnya, ini merupakan salah satu bukti transparansi pengelolaan keuangan negara sekaligus pemberian edukasi kepada publik mengenai kebijakan pengelolaan keuangan negara.
“Teman-teman mahasiswa Anda adalah generasi muda, dan anda biasanya berpikir dengan sangat kritis dan itu bagus. Berpikir kritislah dengan data. Kalau ingin mencari data yang terkait dengan APBD dan APBN, bisa hubungi kami. Kita membuka datanya setransparan mungkin, anda bisa minta diterangkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa posisi kita seperti itu? Karena uang yang kita kelola ini, semuanya betul-betul ada dan yang kita kumpulkan dari masyarakat (dari pajak) dan harus kita pakai untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Wamenkeu.
Dalam salah satu materinya, Wamenkeu mengulas tentang data realisasi APBN di regional NTT per tanggal 31 Agustus 2022, yang berisi mengenai kinerja penerimaan negara dan belanja negara yang sudah dilaksanakan di Provinsi NTT.
“Tabel ini terlihat berapa total pendapatan dan hibah dari NTT hingga 31 Agustus 2022, ternyata Rp2,014 triliun. Ini total pendapatan yang kita dapatkan dari aktivitas ekonomi di NTT. Pendapatan ini ada yang melewati pajak, ada yang melewati bea masuk, ada yang lewat bea keluar, lalu dikumpulkan ternyata NTT itu nyumbangnya Rp2,014 T,” terang Wamenkeu.
Sementara itu, total belanja negara yang sudah terelasasi di Provinsi NTT per 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp Rp20,699 triliun. Total belanja ini berasal diantaranya dari realisasi belanja pemerintah pusat yang ada di NTT (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa.
“Kami di Kementerian Keuangan melihat (data realisasi APBN) ini dengan sangat detil. Tiap bulan kita minta data-data ini disampaikan secara terbuka kepada media. Jadi, teman-teman mahasiswa yang pengen mengetahui secara detil (data realisasi APBN) ini, bisa perhatikan media, setiap bulan data ini disampaikan,” lanjut Wamenkeu.
Wamenkeu mengatakan bahwa penyampaian realisasi APBN baik secara pusat maupun secara regional menjadi kegiatan rutin Kementerian Keuangan setiap bulannya. Menurutnya, ini merupakan salah satu bukti transparansi pengelolaan keuangan negara sekaligus pemberian edukasi kepada publik mengenai kebijakan pengelolaan keuangan negara.
“Teman-teman mahasiswa Anda adalah generasi muda, dan anda biasanya berpikir dengan sangat kritis dan itu bagus. Berpikir kritislah dengan data. Kalau ingin mencari data yang terkait dengan APBD dan APBN, bisa hubungi kami. Kita membuka datanya setransparan mungkin, anda bisa minta diterangkan oleh Kementerian Keuangan. Kenapa posisi kita seperti itu? Karena uang yang kita kelola ini, semuanya betul-betul ada dan yang kita kumpulkan dari masyarakat (dari pajak) dan harus kita pakai untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Wamenkeu.
Tidak ada komentar